Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 dissertation

Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
1Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : id. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Penanganan sampah laut berakar pada kewajiban moral menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk peraturan dan kebijakan penanganan sampah laut. Meski dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah laut, upaya tersebut tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan monitoring dan evaluasi untuk melihat efektifitas upaya tersebut, dengan fokus pada dua permasalahan: bagaimana penanganan sampah laut dan bagaimana pengawasannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu dengan cara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penanganan sampah laut di Kota Padang berdasarkan Perda Sumbar 1/2025 dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan/atau pemrosesan akhir. Meski demikian upaya tersebut masih memiliki persoalan yaitu penanganan yang dilakukan belum sejalan dengan regulasi yang telah diatur. Pengawasan secara normatif telah diatur dalam UU 32/2009 dan Perpres 83/2018, namun implementasinya lemah. Pengawasan dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait hanya berhenti pada teguran tanpa pernah menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana, sehingga menciptakan budaya kebal hukum. Lemahnya penegakan hukum diperparah dengan partisipasi masyarakat yang tidak terstruktur dan sosialisasi aturan yang belum merata. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan komprehensif, penegakan hukum konsisten melalui penerapan sanksi, serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan untuk mencapai target nasional pengurangan sampah plastik di laut.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

Aucun DOI disponible pour le contrôle Crossref.

Où se fait cette recherche

  • Andalas University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG pays non établi dans la notice
    Institution

Andalas University et FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Coastal Management and DevelopmentLegal and Policy Analysis in IndonesiaIndonesian Legal and Regulatory Studies

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.